USAID Kolaborasi

USAID KOLABORASI adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan implementasi otonomi khusus di wilayah Papua & Papua Barat melalui tata Kelola pemerintahan yang baik. Program ini merupakan hasil desain bersama (co-creation) dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
USAID Kolaborasi didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan diimplementasikan selama tahun 2022 – 2027 oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama mitra, yaitu International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kitong Bisa Foundation (KBF).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tanah Papua selama beberapa tahun terakhir tercatat sebagai yang terendah di Indonesia. Berbagai program telah diberikan dalam upaya pembangunan kesejahteraan terutama bagi OAP, namun sejumlah komponen masyarakat masih menganggap program dan kebijakan tersebut perlu di sempurnakan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah minimnya kebijakan dan program yang berpihak pada kebutuhan kelompok minoritas, yaitu kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum muda. Hasil assesmen dari tim Yayasan Kitong Bisa selama kurang lebih 12 tahun, mengidentifikasi kurangnya pengaruh dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat Kampung, Distrik, Kota atau Kabupaten, dan Provinsi.
Sebagai upaya mendorong masyarakat, terutama kelompok minoritas, untuk memahami kebijakan dan menyuarakan inisiatif perubahan, USAID Kolaborasi melaksanakan kegiatan Pelatihan Kebijakan (Policy Bootcamp).

Pada pelatihan ini, peserta akan belajar terkait tata kelola, program pemerintah, hingga otonomi khusus di tanah Papua secara intensif. Selain itu, peserta juga akan belajar terkait teknik mengelola, mengemas, dan menyampaikan aspirasi pada pihak berwenang dalam mewakili OAP.

Mari berpartisipasi bersama-sama melalui Pelatihan Kebijakan USAID Kolaborasi. Karena peran torang semua sangat berarti untuk Papua yang lebih sejahtera!

Workshop Finalisasi Modul Policy Bootcamp

Jayapura, Papua – USAID Kolaborasi memfasilitasi kegiatan Workshop Finalisasi Modul Policy Bootcamp bertempat di Hotel Horison Kotaraja pada tanggal 28 – 30 September 2022.

Pada Workshop ini, para trainer bersama-sama mendiskusikan dan menyempurnakan materi modul, yang akan dibawakan pada pelatihan Policy Bootcamp. Materi modul terdiri dari 15 materi, yang merupakan penjabaran dari 4 bagian besar :1) Dasar Hukum, 2) Hak-hak masyarakat dalam Otonomi Khusus Jilid-2, 3) Teknik Mengemas Aspirasi, dan 4) Soft Skill.

“Saya mendukung penuh kegiatan ini, akan membantu membukakan jalan agar anak-anak Papua di kampung mampu menyuarakan kebutuhannya dengan cara yang benar” (Eddy Way BAPPEDA Provinsi Papua). Workshop ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari kalangan Akademisi, Praktisi, dan Birokrat dari Provinsi Papua & papua Barat. Kedepannya mereka akan membawakan materi Modul dalam Pelatihan Policy Bootcamp pada minggu pertama Oktober 2022.

USAID Kolaborasi Ajak Local Champion Papua untuk Berlatih Menyuarakan Aspirasi pada Pemerintah Daerah

Jayapura (7 Oktober 2022) – Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya menjadi hal yang sangat penting dalam proses tata kelola pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat. Menjawab hal tersebut, USAID Kolaborasi mengajak 20 orang local champion atau ‘Kakak Hebat’ dari Kota dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, untuk mengikuti Pelatihan Kebijakan (Policy Bootcamp). Menariknya, kegiatan ini juga melibatkan Pemuda, Perempuan, dan Kaum Difabel yang diharapkan akan mampu menjadi pendorong dan penyambung aspirasi. Kegiatan berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 3 -7 Oktober 2022 di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura.

Pada penutupan kegiatan hari ini, turut hadir Billy Mambrassar, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan penguatan pada seluruh ‘Kakak Hebat’ untuk terus aktif berpartisipasi dalam proses mewujudkan kesejahteraan di Papua. “Instruksi dari Bapak Presiden sangat jelas, bahwa percepatan pembangunan di Papua harus berbasis Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu beliau berpesan, sangat penting untuk memastikan OAP terlibat dalam proses menyampaikan aspirasi sesuai kebutuhan dasarnya, terlibat dalam proses merencanakan, dan juga terlibat dalam simplementasi program tersebut”, ujar Billy. Lelaki asli Papua ini juga memberikan apresiasi pada USAID Kolaborasi yang telah secara serius ikut ambil bagian dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Dari sisi Peserta, Alex Imanuel Yaku, tokoh perwakilan masyarakat penyandang disabilitas, menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini telah memberikan wawasan baru baginya, terutama terkait dengan regulasi dalam menyuarakan kebutuhan kaum difabel. Alex merasa perhatian dan dukungan pemerintah terhadap kebutuhan kaum difabel perlu lebih ditingkatkan.


“Banyak kebutuhan kami, namun kami tidak paham dengan cara bagaimana bisa kami dapatkan hal itu. Puji Tuhan, melalui kegiatan pelatihan ini kami jadi tahu harus menyampaikan kebutuhan tersebut pada siapa dan melalui apa. Semoga ini bisa menjadi jalan bagi seluruh kaum difabel untuk lebih didengar dan diperhatikan”, tandas lelaki yang berprofesi sebagai Pendeta ini. Alex juga berharap agar USAID Kolaborasi dapat melakukan kegiatan bermanfaat semacam ini diseluruh Tanah Papua.
Sebagai informasi, USAID Kolaborasi merupakan sebuah program inisiatif terkait peningkatan kepasitas tata kelola pemerintahan kolaboratif di Papua dan Papua Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi Otonomi Khusus (Otsus) sehingga dapat membantu percepatan kesejahteraan masyarakat Papua. USAID Kolaborasi merupakan program hasil desain bersama dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang didanai United States Agency for International Deveploment (USAID) dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama INFID dan Kitong Bisa Foundation (KBF). Hal ini diterangkan dalam sambutan Chief of Party USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu, yang disampaikan melalui stafnya.

Mengakhiri kegiatan, Direktur Utama KBF, Jouhannes Faidiban, menegaskan harapannya kepada seluruh ‘Kakak Hebat’ peserta Pelatihan Kebijakan agar betul-betul bisa memahami, mewakili aspirasi masyarakat, dan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan dalam musyawarah mulai dari tingkat kampung hingga Provinsi.
Donate now