Jakarta, 20 Oktober 2026 — Kitong Bisa Foundation (KBF) melakukan audiensi bersama Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), sebagai bagian dari upaya memperkenalkan berbagai inisiatif serta memperluas peluang kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di Papua dan Indonesia Timur.
Dalam pertemuan tersebut, KBF memperkenalkan profil organisasi, program-program yang telah dijalankan, serta berbagai inisiatif pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat dan penguatan potensi lokal. Audiensi ini juga menjadi kesempatan bagi KBF untuk menyampaikan pengalaman dalam mendampingi masyarakat serta berbagai pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Diskusi berlangsung sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Papua. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan potensi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai fondasi dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
KBF memandang bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dimulai dengan memahami karakteristik lokal, memperkuat kapasitas individu dan komunitas, serta membuka akses terhadap berbagai peluang pengembangan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengelola potensi daerah dan menentukan arah pembangunan di lingkungannya.
Selain memperkenalkan program yang telah berjalan, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk menjajaki potensi sinergi antara KBF dan BAPPENAS dalam mendukung agenda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat berbagai inisiatif yang telah dilakukan sekaligus membuka peluang pengembangan program yang lebih luas.
Melalui audiensi ini, Kitong Bisa Foundation berharap dapat membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam mendorong penguatan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Papua.
Bagi KBF, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tentang menghadirkan program, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kapasitas, kesempatan, dan ruang untuk berkembang. Sebab, perubahan yang berdampak dimulai ketika potensi lokal diperkuat dan masyarakat menjadi bagian utama dari proses pembangunan.
